Jumat, 10 Mei 2013

Peranan Partai Politik dalam Sosialisasi Politik



Peranan Partai Politik dalam Sosialisasi Politik
Oleh : Riza Ramadhan Manalu
3123111070
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Abstrak
Partai politik adalah wadah bagi warga negara untuk melakukan sosialisasi politik di dalam sebuah negara. Fungsi tersebut adalah salah satu fungsi dalam partai politik. Yang harus berjalan sebagaimana mestinya di negara Indonesia. Fungsi tersebut seharusnya dapat berjalan seiring dengan perkembangan negara Indonesia menuju demokrasi. Masyarakat harus mengetahui makna politik yang sebenarnya. Dan tulisan ini memuat apa yang seharusnya dilakukan partai politik demi terciptanya orientasi masyarakat terhadap kehidupan politik.

Kata Kunci : Peranan, Partai Politik, Sosialisasi Politik
Pendahuluan
            Rakyat Indonesia di tahun 2014 akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Rakyat Indonesia akan memilih langsung calon pemimpinnya yang baru, baik pemilihan langsung untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan terhadap pemerintahan perwakilan rakyat dari pusat hingga daerah. Untuk menggantikan rezim pemerintahan yang lama, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
            Pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu pada Tahun 1999, 2004 dan 2009 dengan Partai-partai politik yang cukup banyak jumlahnya (multipartai). Banyaknya jumlah partai politik pada masa itu kemungkinan besar dikarenakan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945  Pasal 28  Tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
Hal inilah yang menyokong munculnya partai-partai baru dalam pemilu. Hampir tidak ada halangan untuk terciptanya partai-partai baru di Indonesia karena tidak ada batasan dari negara untuk itu. Walaupun memang ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh oleh partai politik seperti yang tertera dalam UU RI No. 31 tahun 2003 tentang Partai Politik pada Bab II mengenai Pembentukan Partai Politik, yaitu terdapat di pasal 2 :
(1)   Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris
(2)   Akta Notaris sebagaiana dimaksudkan pada ayat (1) harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan tingkat nasional.
(3)   Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen kehakiman dengan syarat;
a.       Memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
b.      Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/ kota yang bersangkutan;
c.       Memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain; dan
d.      Mempunyai kantor tetap.
Dalam Pasal 3 :
(1)      Departemen Kehakiman menerima pendaftaran pendirian Partai Politik   yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)      Pengesahan Partai Politik sebagai badan hukum dilakukan oleh Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)      Pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Di dalam pemilihan umum, partai politik merupakan awal dari tercapainya suatu kekuasaan. Seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif haruslah mempunyai partai politik agar ia dapat dipilih dalam Pemilihan Umum. Menurut Ramsul Nababan (dalam Jurnal Kewarganegaraan : 103) , Partai Politik masih menjadi pintu utama terbukanya kekuasaan. Menurut Robert Huckson yang dikutip oleh Ramsul Nababan (dalam Jurnal Kewarganegaraan : 104) menyatakan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok masyarakat yang otonom yang ingin menguasai pemerintah dan ingin menempatkan wakilnya di parlemen.
Sejalan dengan pengertian Partai Politik oleh Carl J. Friedrich yang dikutip oleh Miriam Budiardjo (dalam Siagian,dkk.,2012 : 39) yang menyatakan bahwa Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kemanfaatan bagi anggota partai baik secara idiil maupun materiil.
Partai politik adalah wadah bagi warga negara untuk melakukan partisipasi dalam bidang politik agar dapat mempengaruhi negara dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan publik agar tercapainya tujuan dan cita-cita bersama negara tersebut. Melalui partai politik berbagai pendapat masyarakat akan diteruskan kepada pemerintahan sehingga problematika yang berada dalam masyarakat dapat teratasi. Jalannya pemerintahan akan sesuai dengan apa yang diinginkan apabila muncul kesepakatan bersama. Sebelum melakukan kesepakatan, terlebih dahulu akan dilakukan suatu proses yang dinamakan musyawarah untuk menerima pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran yang sifatnya rasional maupun irasional yang selanjutnya akan didiskusikan bersama apakah pemikiran tersebut dapat dipergunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dilakukan ataukah hanya akan menghambat jalannya perkembangan atau kemajuan negara tersebut. Melalui musyawarah, setiap masalah pasti akan teratasi.tetapi jangan sampai musyawarah tersebut menjadi wadah untuk pertikaian atau konflik yang akan menghambat roda-roda tujuan negara.
Ramlan Surbakti mendefinisikan partai secara lebih konkret dan operasional dengan mentakan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun (dalam Siagian,dkk., 2012 : 40).
Tujuan, Fungsi, Hak dan Kewajiban Partai Politik
Dalam UU RI No. 31 Tahun 2002 pada pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 terdapat tujuan, fungsi hak dan kewajiban Partai Politik yaitu sebagai berikut:
(1)               Tujuan umum partai politik adalah
a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
c. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(2)               Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(3)               Tujuan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.
Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
a.       pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b.      penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
c.       penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d.      partisipasi politik warga negara; dan
e.       rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.
Partai Politik berhak:
a.       memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
b.      mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
c.       memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.      ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum;
e.       mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat;
f.       mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g.      mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
h.      mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Partai Politik berkewajiban:
a.    mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dan peraturan perundang-undangan lainnya;
b.   memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.    berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
d.   menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
e.    melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik;
f.    menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
g.   melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
h.   membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
i.     membuat laporan neraca keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan
j.     memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.
Menurut Siagian,dkk. (2012:40-42) partai politik memiliki fungsi sebagai berikut.
1. Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan metode penyampaiannya dapat dilakukan dengan pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

2. Pelaksana Pendidikan Politik
            Sebagaimana telah dijelaskan di bab terdahulu bahwa pendidikan politik merupakan proses di mana para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik masyarakat dan negaranya. Atau dapat pula dirumuskan, pendidikan politik sebagai proses di mana para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kebijakan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses pendidikan ini berlangsung sejak kecil sampai dia meninggalkan dunia yang fana (seumur hidup), yang diperoleh secara sengaja lewat pendidikan formal, kursus, penataran, dan kaderisasi maupun secara tak sengaja lewat pengalaman individual dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
            Partai politik merupakan salah satu struktur politik yang memberikan pendidikan politik tersebut, baik lewat penataran, kaderisasi, ceramah, dan diskusi maupun lewat pengalaman praktis dalam mengikuti kegiatan praktis partai politik yang bersangkutan seperti rapat dan kampanye.

3. Rekrutmen Politik
            Rekrutmen politik yakni seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

4. Partisipasi Politik
            Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembu-atan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

5. Artikulasi Kepentingan
            Artikulasi kepentingan (interest articulation) merupakan kegiatan partai politik untuk membuat dan me-nyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah.Misalnya, partai bertemu atau mengundang berbagai kelompok kepentingan untuk menyatakan tuntutan dan keinginan mereka berkaitan denegan suatu kebijakan publik.

6. Pemadu Kepentingan
            Pemadu kepentingan (interesy aggregation) merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang diajukan atau dilancarkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan pemerintah. Dalam masyarakat demokratis partai politik merumuskan program dan menyampaikan usul-usul kepada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan dengan cara mengadakan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan dengan menawarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan mau mendukung calon tersebut. Fungsi ini tampak sangat penting karena menyangkut keberadaan partai politik. Maksudnya, dalam masyarakat terdapat bermacam-macam kepentingan dan bahkan saling bertentangan. Kepentingan tersebut perlu ditampung, dianalisis dan dipadukan serta diperjuangkan untuk menjadi kebijakan publik. Dan partai politik sebenarnya dibentuk untuk keperluan ini.

7. Komunikasi Politik
            Komunikasi politik, ialah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Partai politik perlu menerjemahkan informasi yang mudah dipahami oleh pemerintah dan masyarakat, agar komunikasi bersifat efektif.

8. Pengendalian Konflik (Managemen Konflik)
            Pengendalian konflik, merupakan fungsi untuk mengendalikan konflik (perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) dengan cara dialog, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan, dan membawa permasalahannya ke badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan keputusan politik.

9. Kontrol Politik
            Kontrol politik, ialah kegiatan untuk menunjukkan kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pelaksanaan kontrol politik mestinya berdasarkan tolak ukur yang jelas agar bersifat obyektif.

10. Persuasi
            Yang dimaksud fungsi persuasi adalah kegiatan partai politik yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul-usul kebijakan agar memperoleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan tersebut.

11. Represi
            Sedangkan fungsi represi yang dimaksud adalah partai politik melalui pemerintah atau secara langsung mengenakan sanksi baik kepada anggota maupun bukan anggota. Juga mengendalikan semua asosiasi dan partai lain, serta berusaha menuntut ketaatan dan membentuk pikiran dan kualitas anggota dengan cara tidak mengizinkan oposisi dan menghukum oposisi dan pembangkang.

12. Pembuatan Kebijakan
            Keterlibatan dalam pembuatan kebijakan terutama dilakukan oleh partai yang berkuasa, yaitu partai yang menguasai mayoritas di parlemen (badan legislatif).Sedangkan bagi partai yang berada di luar pemerintahan (partai oposisi) berfungsi sebagai pengkritik kebijakan pemerintah. Namun dalam pemerintahan yang otoriter atau di mana birokrasi tingkat tinggi sangat dominan, maka kecenderungan partai lebih sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daripada sebagai pembuat kebijakan pemerintah.
Sosialisasi Politik oleh Struktur-Struktur Politik
Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Sosialisasi politik akan terlaksana jika ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialsiasi politik merupakan proses yang berlangsung rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan-rangsangan politik. Tingkah laku politik seseorang berkembang secara berangsur-angsur. (http://agil-asshofie.blogspot.com/2012/07/sosialisasi-politik.html)

Dalam Halking dan Mukmin (2013 : 86) menuliskan bahwa Istilah sosialisasi politik diambil atau dikemukakan oleh gabriel Almond yang dipinjamnya dari istilah sosiologi yang berasal dari kata sosialisasi. Setiap individu anggota masyarakat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui serangkaian perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah-perintah itu akan memberikan keuntungan (reward) apabila ditaati, dan larangan-larangan itu akan mendatangkan kerugian atau sanksi bila dilanggar.
Dalam Sosialisasi Politik, tidak hanya partai politik yang menjalankan fungsi ini tetapi juga ada struktur-struktur politik lain yang juga menjalankan fungsi yang sama.
Halking dan Mukmin (2013 : 90) menyatakan bahwasanya sedikitnya ada enam struktur politik yang melaksanakan fungsi sosialisasi politik di Indonesia, yakni keluarga, sekolah, perkumpulan-perkumpulan sosial, media massa, agama, kelompok kepentingan (interest group), partai politik, dan pemerintah (dalam arti luas). Namun untuk tulisan ini penulis hanya memaparkan sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik.
Peranan Partai Politik dalam Sosialisasi Politik
Menurut Husin (2012 : 59) Partai Politik memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi politik yang merupakan proses dimana seseorang memperoleh pandangan, dan nilai-nilai dari masyarakat. Lewat proses ini diharapkan partai politik dapat membantu peningkatan identitas nasional dan integrasi nasional.
Sosialisasi politik oleh partai politik dimaksudkan sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat dan berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari. Partai politik melakukan pendidikan politik melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan untuk menyebarkan nilai dan simbol yang dianggap ideal dan baik. (http://agil-asshofie.blogspot.com/2012/07/sosialisasi-politik.html)
Menurut Rochimudin, Partai Politik Sebagai sarana sosialisasi politik (political socialization). Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik disosialisasikan kepada konstituen atau masyarakat untuk mendapatkan ‘feedback’ berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur-antara atau ‘intermediate structure’ yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara. Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggungjawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggung jawab yang sama untuk itu. Yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangat lah besar. (pkndisma.blogspot.com/2013/03/apakah-fungsi-partai-politik-di.html)
Partai politik seharusnya memberikan pendidikan politik sembari mensosialisasikan kehidupan politik ke masyarakat. Menurut Zamroni (2001: 8), guna membangun masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan agar warga negaranya tidak sekedar mampu membaca dan berhitung. Warga masyarakat perlu memahami fungsi pemerintahan yang demokratis sesuai dengan konstitusi dan memahami konsep operasional pasar bebas. Sebab, kekuatan suatu bangsa terletak pada kemampuan warga bangsa untuk mengambil keputusan secara rasional. Kadar pemahaman warga bangsa atas fungsi pemerintahan dan konsep warga bebas akan menentukan derajat rasionalitas keputusan yang diambil.
Maksudnya dalam paragraf diatas adalah sebagai salah satu struktur politik yang menjalankan sosialisasi politik, partai politik harus memberikan pendidikan berupa demokrasi ataupun pengenalan sistem pemerintahan terhadap masyarakat agar masyarakat paham mengenai politik

Penutup
Partai politik adalah wadah bagi warga negara untuk melakukan partisipasi dalam bidang politik agar dapat mempengaruhi negara dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan publik agar tercapainya tujuan dan cita-cita bersama negara tersebut.
Hampir tidak ada halangan untuk terciptanya partai-partai baru di Indonesia karena tidak ada batasan dari negara untuk itu. Walaupun memang ada persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh oleh partai politik seperti yang tertera dalam UU RI No. 31 tahun 2003 tentang Partai Politik.
Di dalam pemilihan umum, partai politik merupakan awal dari tercapainya suatu kekuasaan. Seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif haruslah mempunyai partai politik agar ia dapat dipilih dalam Pemilihan Umum. Partai Politik menjadi gerbang utama terbukanya pemimpin-pemimpin baru.
Partai politik adalah sebagai salah satu struktur politik yang menjalankan sosialisasi politik, partai politik harus memberikan pendidikan berupa demokrasi ataupun pengenalan sistem pemerintahan terhadap masyarakat
Daftar Pustaka
Sumber Jurnal dan Diktat
Halking dan Mukmin. 2013. Sistem Politik Indonesia. Medan : Unimed
Siagian, Marasat,dkk. 2012. Pendidikan Politik. Medan : Unimed
Husin, Suady.2012. Ilmu Kewarganegaraan Civics. Medan : Unimed
Nababan, Ramsul. 2009. Reformasi Kepartaian di Indonesia. Medan : Jurnal Kewarganegaraan Volume 17 No. 02, November 2011
Sumber Buku
M.A, Zamroni,. 2001.Pendidikan Untuk Demokrasi. Yogyakarta : Bigraf Publishing
Sumber Internet
Asshofi, Agil (http://agil-asshofie.blogspot.com/2012/07/sosialisasi-politik.html) dijadikan referensi pada Senin, 6 Mei 2013

(pkndisma.blogspot.com/2013/03/apakah-fungsi-partai-politik-di.html)dijadikan referensi pada Senin, 6 Mei 2013
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum




2 komentar:

  1. saya kira jurnal anda sudah cukup baik, namun sedikit masukan kalau isinya belum sempurna, kedalaman pembahasannya masih dangkal ..

    BalasHapus

Komentar ? Wajib !